Musyawarah Desa/ Nagari sebagai ruang partisipasi masyarakat menurut Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Desa (Musdes) berpungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang - Undang Desa dan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan tentang Musyawarah Desa diatur dengan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, dan diharapkan dengan adanya peraturan khusus tentang Musyawarah Desa bisa mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai dengan Asas Musyawarah Desa yaitu :

1. musyawarah mufakat.
2. keadilan.
3. keterbukaan.
4. transparan.
5. akuntabel.
6. partisipatif.
7. demokratis.
8. kesetaraan.

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa, yaitu :

1. penataan Desa.
2. perencanaan Desa.
3. kerja sama Desa.
4. rencana investasi yang masuk ke Desa.
5. pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
6. penambahan dan pelepasan aset.
7. kejadian luar biasa

Dalam pelaksanaannya Musyawarah Desa di laksanakan dan pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. BPD melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDesa ).

ada 2 (dua ) jenis Musyawarah Desa, yaitu Musyawarah Desa Terencana dan Musyawarah Desa Tidak Terencana (insidental ).

Musyawarah Desa terencana dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya. Musyawarah Desa terencana meliputi musyawarah rencana kegiatan dan musyawarah rencana anggaran biaya dan disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun

Musyawarah Desa Tidak terencana (insidental) merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak. Musyawarah Desa tidak terencana dipersiapkan sesuai dengan kondisi obyektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Desa dan dilakukan untuk membahas dan menetapkan pembahasan kondisi dan penanganan. Hasil pembahasan Musyawarah Desa Musyawarah Desa Tidak terencana ( insidental ) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan oleh Kepala Desa

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Unsur Masyarakat sebagai pelaku Musyawarah Desa adalah :

1. tokoh adat.
2. tokoh agama.
3. tokoh masyarakat.
4. tokoh pendidikan.
5. perwakilan kelompok tani.
6. perwakilan kelompok nelayan.
7. perwakilan kelompok perajin.
8. perwakilan kelompok perempuan.
9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
11. atau tokoh - tokoh masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kondisi Desa