Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad Negara untuk mendorong keleluasaan Desa, dengan memberikan berbagai kemandirian kepada Pemerintahan Desa salah satunya dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Aset desa secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.  Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan ...

Assalamualaikum Wr. Wb. Pengurus dan Panitia Pembangunan Masjid Raya Al Muttaqien Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto mengundang dunsanak semuanya menghadiri acara Tabligh Akbar memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, pada: Hari               : MingguTanggal         : 8 Desember 2019Pukul            : 09.30 WibTempat         : GOR Durian Nan Gadang Sungai Sariak Kec. VII KotoPenceramah: Ustadz Dr. M. Yahya Waloni. Atas kehadiran dunsanak dalam acara ini dihaturkan terima kasih. Billahitaufiq walhidayah,Wassalammualaikum ...

Musyawarah Desa/ Nagari sebagai ruang partisipasi masyarakat menurut Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa (Musdes) berpungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang - Undang Desa dan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan ...

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) menjadi salah satu prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Hal itu disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Perdesaan (RAKORNAS) yang digelar Kemendes PDTT di Hotel Sultan Jakarta pada Senin (3/12). Menurutnya, PKP merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan ...

Ambuang Kapua, 01 Desember 2019 Salah satu tugas dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) adalah menjalin silaturahim dan menerap aspirasi dari daerah pemilihan nya. Minggu tanggal 1 Desember 2019 itu yang di lakukan oleh Ibu Hj. Nevi Zuairina di salah satu daerah pemilihannya di kabupaten padang pariaman, tepatnya di Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak yang berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur. Ibu Hj. Nevi Zuairina beserta rombongan sampai di lokasi kunjungan pada pukul 10.55 Wib yang di sambut oleh ...

Ambuang Kapua, 28 November 2019 Kamis, 28 November 2019, nagari ambuang kapua sungai sariak menerima kunjungan Tim dari Kabupaten Padang Pariaman dalam Rangka Penilaian Lomba Dasawisma Tingkat Kecamatan, dari 12 nagari di kecamatan VII Koto, nagari ambuang kapua sungai sariak mewakili 12 nagari mengikuti lomba kegiatan dasawisma dan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan2 PKK yang salah satunya adalah Pembentukan Kelompok Dasawisma dan kelompok UP2K. Salah satu penilaian yang dikunjungi adalah Kelompok Dasawisama Matahari yang beralamat ...

Ambuang Kapua, 25 November 2019 Dalam pandangan Ramal Saleh, hasil pertanian dan komoditi daerah masih dijual dengan nilai yang rendah. Ini karena minimnya pengolahan. Contohnya komoditi karet, dimana sejak dulu ekspor Sumbar masih berbentuk bahan mentah. Inilah yang harus didorong ke depan untuk memproduksi turunan nya di daerah ini, mungkin menjadi produk ban, sarung tangan plastik atau sepatu karet, sehingga memiliki nilai tambah. Ini yang membuat Kadin Sumbar Bapak H. Ramal Saleh melakukan kunjungan ke beberapa Nagari di Padang Pariaman, Salah ...

Ambuang Kapua, 25 November 2019 Salah satu peran pemerintahan nagari adalah mempermudah masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan, sehingga data kependudukan bisa valid di setiap nagari tanpa masyarakat harus merasakan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukannya, Terutama Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran , dan Akta Kematian. seluruh administrasi sudah harus tercatat, baik itu membuat KK baru, meenandakan penambahan Jumlah Kepala Keluarga di setiap nagari. Akta Kelahiran pun tercatat di administrasi kependudukan ...